Soal Arah Pembangunan, Indonesia Dinilai Tak Kekurangan Sumber Daya

JAKARTA — Arah pembangunan bangsa perlu kembali berorientasi pada penguatan masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat memperoleh manfaat dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Menurut Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho, Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini berjalan. Besarnya proyek dan tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila hasilnya belum mampu memperluas kesejahteraan dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara merata.

“Yang perlu kita pelajari bukan sistem politik Tiongkok, tetapi keberanian sebuah bangsa untuk terus mengevaluasi arah pembangunannya. Indonesia juga harus berani bertanya: pembangunan yang kita jalankan selama ini sebenarnya hendak membawa rakyat ke mana?” ujar Hardjuno dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Hardjuno mengatakan, pertumbuhan ekonomi selama ini kerap menjadi tolok ukur utama pembangunan. Padahal, konstitusi telah memberikan landasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan orientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pertumbuhan perlu diikuti dengan pemerataan manfaat dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, memiliki aset, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada yang harus diperbaiki dari arah pembangunan kita,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Hardjuno mendorong penguatan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat, seperti UMKM, koperasi, pertanian, industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja. Ia menegaskan, ekonomi kerakyatan tidak identik dengan penolakan terhadap investasi atau pasar, melainkan membutuhkan peran negara untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas.