Pembangunan di Merauke Harus Hadirkan Manfaat Nyata untuk Masyarakat Adat

Menurut Gusli, masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Setiap kebijakan yang bersinggungan dengan tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang terbuka serta pemberian informasi yang memadai.

“Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya berbicara tentang investasi dan produksi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dan haknya dihormati, pembangunan akan memiliki legitimasi sosial yang kuat,” ujarnya.

“Pembangunan fisik, perlindungan hak, penguatan kelembagaan adat dan peningkatan kesejahteraan, menurut organisasi tersebut, perlu bergerak dalam satu arah agar masyarakat adat tidak hanya menerima dampak pembangunan, tetapi turut memperoleh manfaat dan ruang partisipasi yang nyata,” tandasnya.

(Fahmi Firdaus )