Hadapi Karhutla, Pemerintah Kerahkan 55 Armada Udara dan Ribuan Personel

Berdasarkan evaluasi per 15 September, terdapat 20 fire spot dengan estimasi luas sekitar 404,22 hektare. Sekitar 319,97 hektare telah ditangani melalui operasi darat maupun udara, sementara area lainnya masih dalam proses penanganan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi langsung di daerah untuk memastikan percepatan penanganan.

“Ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk melakukan evaluasi demi percepatan penanganan karhutla di sini,” ujar Suharyanto.

Pemerintah juga memperkuat kemampuan masyarakat di tingkat tapak. BNPB mendorong pembentukan tambahan 50 tim Satgas Darat Masyarakat Peduli Api.

Setiap tim beranggotakan 15 orang atau total 750 personel. Mereka disiapkan dengan pompa air, selang, nozzle, perlengkapan pelindung, dan pompa punggung. Tim tersebut diharapkan dapat melakukan deteksi serta pemadaman awal sehingga api tidak berkembang lebih luas.

Selain pemadaman dan pencegahan, penegakan hukum berjalan paralel. Hingga 15 September 2026, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menangani 31 perkara karhutla di 10 provinsi dengan areal terkait perkara sekitar 3.625 hektare. Dari jumlah tersebut, 22 kasus berada dalam tahap penyelidikan, tujuh kasus penyidikan, dan dua kasus telah diserahkan kepada jaksa.

Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap sejumlah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Sanksi tersebut mencakup paksaan pemerintah, pembekuan perizinan usaha, hingga kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah menegaskan perusahaan maupun individu yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan tetap diproses sesuai hukum.

(Awaludin)