Aksi Unjuk Rasa Makin Marak, Polri Siapkan Strategi Baru

JAKARTA - Polri akan mengubah paradigma penanganan aksi unjuk rasa, dari pendekatan yang mengedepankan pengamanan menjadi pendekatan yang lebih mengedepankan pelayanan.

Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Moh. Ngajib, dalam Dialog Publik "Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi, Penguatan Literasi Informasi Dalam Mewujudkan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Aman dan Demokratis" di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurut Ngajib, Polri akan mengedepankan pendekatan yang humanis, dan lebih menjadi negosiator antara pelaku unjuk rasa dengan target atau instansi yang menjadi sasaran unjuk rasa.

"Kita akan mengedepankan negosiasi, sejak mulai dari pengajuan pemberitahuan, rencana aksi, pelaksanaan aksi, hingga akhir aksi," ungkap Ngajib.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Jonny Eddizon Isir dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau masyarakat, agar jangan mudah terpancing informasi yang dikembangkan melalui media sosial, terutama terkait aksi unjuk rasa.

"Harus betul-betul dicek dengan informasi dan keterangan dari instansi resmi agar tidak mudah terprovokasi," tutur Jonny Eddizon Isir.

Menurut Direktur Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Moh. Ngajib, aksi unjuk rasa semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 baru ada 6.202 aksi unjuk rasa, meningkat menjadi 7.765 pada 2024, 12.242 (2025), dan untuk 2026 sudah ada 8.506 hingga September.

Diakui Ngajib, ada kecenderungan penilaian kalau unjuk rasa yang biasa saja dianggap tidak seru kalau belum ada kerusuhan. Karena itu, saat ini banyak berkembang isu-isu keliru yang mendorong terjadinya kerusuhan.

"Provokasi maupun berkembangnya informasi palsu lebih cepat dilakukan melalui medsos, dengan live TikTok," terang Ngajib.

Sementara itu, Direktur Kemitraan Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marolli Joni Indarto, mengakui medsos saat ini menjadi media utama penyebaran informasi palsu, disinformasi, karena medsos punya kecepatan yang dibutuhkan publik.

Untuk itu, ia mendesak instansi yang menjadi sasaran agar lebih cepat menyampaikan klarifikasi atas isu yang menjadi latar belakang aksi unjuk rasa.

Sedangkan Margareta Manalu, mengingatkan Polri mengenai perbedaan persepsi antara yang dikembangkan oleh instansi resmi dengan yang dikembangkan oleh influencer.

Namun, ia meminta Polri tidak menyerah dalam menghadapi informasi palsu yang dikembangkan melalui media sosial. Polri harus lebih aktif dan lebih sering mengklarifikasi isu-isu negatif yang membuat masyarakat memiliki jarak dengan Polri.

(Awaludin)