Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa jika Penegaknya Tidak Tunduk
JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.
"Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri menjelaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Perkara ini berawal dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum.
