Pakar Sebut PHPU Ijazah Gibran Harus Jadi Momen MK Bayar 'Utang' Putusan 90

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis
Rabu 30 September 2026 19:27 WIB
Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar (foto: Okezone)
Share :

Lebih jauh, Zainal menilai Hakim Konstitusi telah mempertimbangkan kepentingan konstitusional atau constitutional importance dalam menangani perkara PHPU tersebut. Menurut dia, hal itu terlihat dari keputusan MK menerima perkara dan melanjutkan prosesnya hingga tahap pembuktian.

"Karena kalau MK betul-betul berpegang sama teks, harusnya perkara ini enggak lanjut. Harus kita akui, perkara ini enggak akan lanjut kalau MK betul-betul berpegang sama teks," katanya.

Dalam perkara tersebut, para pemohon memang mengakui permohonan diajukan melewati batas waktu formal PHPU. Mereka meminta MK mengesampingkan persoalan tersebut dengan alasan keadilan substantif.

Zainal berharap MK tetap mengedepankan substansi dan kepentingan konstitusional dalam memeriksa perkara tersebut, bukan semata-mata terpaku pada persoalan formalitas.

"Panggilannya adalah pasti substance over form, ya. Jadi, mari mendahulukan substansi dibanding formalitasnya," ungkap Zainal.

"Keberanian untuk melangkah lebih jauh menyelamatkan constitutional importance, kepentingan konstitusional dibanding tetek bengek soal huruf, koma, dan lain-lain sebagainya," tandasnya.
 

(Awaludin)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya