PKS Mengutuk Keras Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo 

AMY turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan digital dan penggunaan kewenangan penyadapan di seluruh institusi negara. Evaluasi tersebut perlu mencakup prosedur otorisasi yang ketat, pengawasan berlapis, serta mekanisme audit. 

Dia juga meminta DPR RI memperkuat pengawasan reformasi Polri, termasuk melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Polri, guna menutup celah sistemik yang berpotensi memicu penyalahgunaan kewenangan. 

“Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem. Kita ingin institusi negara semakin kuat, profesional, dan dipercaya masyarakat. Tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa pengawasan, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.

AMY menekankan keamanan negara dan perlindungan hak warga negara harus berjalan beriringan dalam sistem demokrasi yang menjunjung konstitusi. “Negara harus kuat, aparat harus profesional, dan rakyat harus merasa aman. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat penyalahgunaan kekuasaan. Itulah prinsip yang harus kita jaga bersama,” tuturnya.

(Arief Setyadi )