Dia berharap Polri menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan informasi penyidikan.
"Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Sudding mengingatkan penanganan perkara harus mengedepankan fakta dan alat bukti yang terverifikasi. Dengan begitu, pengusutan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
"Supaya penanganan perkara tidak berkembang menjadi spekulasi, melainkan bertumpu pada fakta dan bukti yang terverifikasi," pungkasnya.
Sekadar informasi, kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ini telah menetapkan empat personel Polri sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU.