DPR Desak Polri Bongkar Dalang di Balik Operasi Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dugaan perbuatan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Selain itu, aktivitas tersebut disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Dalam perkara ini, tersangka SU disebut berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Dia diduga memberikan izin untuk melakukan penyadapan sekaligus menghapus hasil penyadapan.

(Awaludin)