Selama ini, operasi militer Kongo untuk menghadapi kelompok bersenjata, termasuk M23, kerap terkendala buruknya kedisiplinan dan lemahnya organisasi di internal pasukan.
Pemerintah Kongo berulang kali menuding negara tetangganya, Rwanda, memberikan dukungan kepada M23. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Kigali maupun kelompok pemberontak, meskipun terdapat bukti yang sangat kuat.
Angkatan Darat Kongo juga terus mendapat kritik terkait kurangnya profesionalisme dan kedisiplinan. Di sisi lain, para prajurit mengeluhkan rendahnya gaji serta minimnya perlengkapan militer yang memadai.
Bulan lalu, sebanyak 27 tentara lainnya juga dijatuhi hukuman mati atas tuduhan serupa, yakni pengecut. Mereka dilaporkan mundur dari garis depan ketika terjadi bentrokan dengan kelompok pemberontak.
Pada Maret 2024, DR Kongo mencabut moratorium hukuman mati yang telah berlaku selama 20 tahun. Pemerintah berdalih kebijakan tersebut diperlukan untuk menyingkirkan "pengkhianat" di lingkungan militer.