Berkas Kasus Pembakaran Hutan TN Baluran Lengkap, Kerugian Lingkungan Ditaksir Rp5,52 Miliar

JAKARTA - Kasus dugaan pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan berkas perkara tersangka berinisial MF telah lengkap atau P-21 pada 29 Oktober 2026.

Dengan rampungnya pemberkasan, penyidik kini mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Kasus ini bermula pada 3 September 2026, ketika petugas Balai TN Baluran mengamankan MF di sekitar Blok Kamto Pos Dua, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Saat itu, MF diduga hendak melakukan pembakaran di kawasan taman nasional.

Dalam pemeriksaan, MF mengakui telah melakukan pembakaran di sejumlah titik kawasan TN Baluran pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya korek api gas, sepeda motor, dan telepon seluler.

MF disangkakan melanggar Pasal 40B ayat (1) huruf c juncto Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Di luar proses hukum, kebakaran di kawasan TN Baluran juga menyisakan persoalan lingkungan. Hasil kajian Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis dari Institut Pertanian Bogor memperkirakan kerugian lingkungan dan kebutuhan pemulihan mencapai sekitar Rp5,52 miliar.

Perhitungan tersebut dilakukan terhadap areal seluas 3,141 hektare. Sementara itu, kajian emisi yang dilakukan Prof. Bambang Hero Saharjo memperkirakan kebakaran tersebut melepaskan sekitar 7,63 ton karbon dioksida dan 0,38 ton bahan partikulat.

Angka tersebut merupakan gambaran dampak kebakaran pada areal yang dikaji dan bukan nilai kerugian yang secara khusus dibebankan kepada MF.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan penanganan perkara ini akan terus dikawal hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Menurutnya, pengawasan kawasan konservasi perlu diperkuat mengingat tingginya kerawanan kebakaran hutan di Pulau Jawa. Patroli dan respons cepat petugas menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya pembakaran di kawasan hutan.

"Kami mengapresiasi kesiapsiagaan petugas Balai TN Baluran yang berhasil mengamankan tersangka MF melalui kegiatan patroli di lapangan. Kesigapan tersebut menjadi contoh pentingnya pengawasan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan kawasan," tegas Aswin, Rabu (11/11/2026). 

Dengan dinyatakannya berkas perkara MF lengkap oleh Kejaksaan Negeri Situbondo, Aswin pun memastikan penanganan perkara tersebut akan terus dikawal hingga tahap berikutnya. 

"Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan merupakan komitmen kami untuk melindungi kawasan hutan beserta ekosistem di dalamnya. Kami mengingatkan siapa pun yang dengan sengaja membakar hutan, terlebih di kawasan konservasi, bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi pidana. Setiap dugaan pelanggaran akan kami tindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menilai kebakaran hutan menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar kerusakan vegetasi. Selain mengganggu habitat satwa dan melepaskan emisi ke atmosfer, kebakaran juga membutuhkan biaya pemulihan yang besar serta waktu yang tidak singkat.

“Kebakaran hutan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak vegetasi, mengganggu habitat satwa, melepaskan emisi ke atmosfer, serta menimbulkan biaya pemulihan yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu panjang. Hasil kajian ilmiah mengenai dampak kebakaran hutan di kawasan TN Baluran menjadi pengingat bahwa dampak kebakaran tidak berhenti ketika api dipadamkan," tegas Januanto.

Oleh karena itu, kata dia, penegakan hukum tidak cukup diukur dari perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan bersama pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang serta memastikan kawasan konservasi semakin terlindungi.

"Penguatan patroli, deteksi dini, dan pengawasan kawasan konservasi pun dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang," pungkasnya.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di seluruh Indonesia melalui peningkatan deteksi dini, patroli dan pengawasan kawasan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menekan kejadian kebakaran berulang, mencegah kerusakan ekosistem, dan memastikan perlindungan hutan berjalan seiring dengan upaya pemulihan lingkungan. 

Dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian Kehutanan berupaya menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pelindung keanekaragaman hayati, dan warisan alam yang harus terus dijaga bagi generasi mendatang.

(Awaludin)