Setelah itu, MK memeriksa pendapat DPR. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan paling lambat selama 90 hari sejak permintaan diterima. Jika MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR lalu menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tahap terakhir ada di MPR. Sejak menerima usul dari DPR, MPR wajib menggelar sidang untuk memutuskannya dalam waktu paling lambat 30 hari. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota. Usul pemberhentian juga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Sebelum keputusan diambil, presiden dan/atau wakil presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat tersebut.
Mekanisme ini berbeda dengan pengunduran diri. Pengunduran diri berasal dari pejabat yang bersangkutan, merujuk pada kata "berhenti" dalam Pasal 8 UUD 1945, dan tidak melewati proses pemakzulan.
Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan berbeda jauh dari sisi mekanisme. Pengunduran diri bergantung pada kehendak pejabat itu sendiri, sedangkan pemakzulan harus melewati tahapan berjenjang di DPR, MK, dan MPR.
(Rahman Asmardika)