MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Perekrutan dilakukan dengan menawarkan lowongan melalui media sosial.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Satuan Reserse Mobil (Satresmob) Bareskrim Polri.
"Dalam perkara ini para tersangka mempromosikan lowongan menjadi militer bayaran Rusia melalui media sosial antara lain TikTok, Facebook khususnya grup info loker luar negeri, serta Instagram," kata Yolanda dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
"Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 USD atau sekitar 620 juta, gaji sebesar 3.000 USD per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia," ujar Yolanda.
Menurut Yolanda, para pelaku hanya meminta calon korban menyerahkan foto paspor dan KTP. Para korban juga tidak dibekali pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas. Bahkan, visa yang digunakan berstatus visa liburan.
Penyidik menemukan adanya pola perekrutan berjenjang yang melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Para korban juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara.
"Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan adanya perekrutan berjenjang yang melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Para korban juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara. Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi," ujar Yolanda.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dan menahan dua tersangka. Mereka adalah IG yang berperan sebagai perekrut sekaligus penampung lokal, serta AS yang bertindak sebagai agen perantara.
IG bertugas mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung mereka di hotel transit dekat bandara, membuat surat pernyataan yang diduga direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, hingga mengantarkan kandidat ke bandara. Dari aktivitas tersebut, IG memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp28 juta.
"Tersangka mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung kandidat di hotel transit dekat bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, serta mengantarkan kandidat hingga ke bandara. Tersangka IG memperoleh komisi sebesar 1.600 USD atau sekitar 28 juta," ucapnya.
Sementara itu, AS berperan sebagai agen perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. AS bertugas meneruskan dokumen kandidat untuk pengurusan visa dan tiket, sekaligus membiayai akomodasi mereka. Tersangka AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto.
Yolanda menyebut, dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026. Mereka masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI.
Sementara tiga WNI lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Dalam kasus ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda menegaskan, kasus tersebut menunjukkan bahwa perekrutan dapat dilakukan melalui jaringan berjenjang, mulai dari promosi di media sosial, perekrut lokal, agen perantara, hingga pihak yang berada di luar negeri. Para pelaku memperoleh keuntungan berupa komisi dari setiap kandidat yang diberangkatkan, termasuk melalui aset kripto.
"Kami kembali menegaskan bahwa masyarakat jangan mudah tergiur bonus fantastis dan janji pekerjaan di luar negeri yang tidak memiliki prosedur dan perlindungan hukum yang jelas. Terlebih pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko yang sangat serius terhadap keselamatan dan status hukum seseorang," tutupnya.
(Awaludin)