Kasus Penyadapan Presiden, LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan Saksi

Sri menjelaskan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi serta melakukan pendalaman terkait kebutuhan perlindungan para pemohon.

Proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya, pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Penilaian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK menyatakan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Lembaga itu juga membuka kemungkinan adanya penambahan permohonan perlindungan, baik dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda, sesuai perkembangan proses hukum.

(Awaludin)