Kejagung Didorong Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dadan Cs

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Cs terkait tata kelola makan bergizi gratis (MBG). Upaya Korps Adhiyaksa tidak hanya menyasar pelaku di lapangan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai perkara korupsi dalam program berskala nasional harus ditangani secara menyeluruh. Penegak hukum perlu menelusuri hubungan antara kewenangan yang digunakan, pergerakan dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan tindak pidana tersebut.

"Pengembangan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata, tetapi harus mampu mengungkap pihak yang merencanakan, mengendalikan, memerintahkan, atau turut menikmati hasil tindak pidana apabila keterlibatannya didukung alat bukti," kata Suparji dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Ia menekankan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari jumlah orang yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka. Lebih dari itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan rangkaian tindak pidana secara utuh dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.

Suparji juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip follow the money atau penelusuran aliran dana. Melalui pendekatan tersebut, penyidik diharapkan dapat mengidentifikasi pihak yang menikmati hasil kejahatan sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.