Kejagung Didorong Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dadan Cs

Selain aspek pembuktian, independensi dan objektivitas aparat penegak hukum juga menjadi perhatian. Menurutnya, proses penanganan perkara harus berjalan tanpa dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun kekuatan politik pihak-pihak yang diduga terlibat.

Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, lanjut Suparji, harus menjadi landasan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Maka, seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dan didukung alat bukti dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia turut mengingatkan penyidik agar menyusun konstruksi perkara secara sistematis dengan mengintegrasikan berbagai alat bukti. Keterangan saksi, dokumen pengadaan, serta hasil audit perlu dikaitkan untuk memperjelas rangkaian perbuatan pidana.

"Penyidik harus membangun konstruksi pembuktian yang sistematis dengan menghubungkan keterangan saksi, dokumen pengadaan, hingga hasil audit. Kredibilitas penegakan hukum akan semakin kokoh apabila penyidik mampu membuktikan perbuatan pidana secara objektif dan menyeluruh," ujarnya.

(Arief Setyadi )