Dalam pelaksanaannya, Kemenko Kumham Imipas memastikan agar kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 2029, program prioritas nasional, serta kebijakan dan arahan Presiden.
Menko Yusril juga menekankan pentingnya tanggung jawab seluruh anggota kabinet dalam memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat regulasi yang saling menghambat, diperlukan pembenahan. Apabila terdapat l perbedaan pandangan antar kementerian, harus dibangun kesepakatan.
Sementara itu, persoalan yang membutuhkan keputusan pada tingkat lebih tinggi perlu disampaikan kepada Presiden dengan uraian yang lengkap dan alternatif penyelesaian yang jelas. "Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya," tegasnya.
Lebih lanjut, Menko Yusril menjelaskan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus memiliki bobot substantif dan berangkat dari persoalan yang benar-benar terjadi. Penyusunannya mencakup identifikasi permasalahan, dukungan data yang dapat diperiksa, telaah terhadap ketentuan hukum dan pembagian kewenangan, serta perumusan alternatif penyelesaian yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
Ia menekankan bahwa kualitas rekomendasi tidak ditentukan oleh panjangnya dokumen maupun banyaknya rapat yang telah dilaksanakan, melainkan dari kemampuan rekomendasi tersebut membantu instansi penerima mengambil keputusan yang lebih baik dan mengurangi persoalan yang hendak diselesaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menggarisbawahi keterkaitan empat bidang koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Di bidang hukum, perhatian diarahkan pada keselarasan peraturan, kepastian prosedur, dan pelaksanaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.