Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga negara antara lain Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Pariwisata; Wakil Menteri Dalam Negeri; Wakil Menteri Luar Negeri; Wakil Menteri Keuangan; Wakil Menteri Pertanian; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Turut hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; serta Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Serta beberapa Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta perwakilan lainnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 37 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2026 akan disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari keseluruhan penerima rekomendasi, sebanyak 22 pimpinan hadir secara langsung, 27 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diwakili, sedangkan satu penerima rekomendasi, yaitu Mahkamah Agung, berhalangan hadir.
Melalui penyampaian rekomendasi kebijakan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Keberhasilan koordinasi dan sinkronisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan, tetapi dari persoalan yang berhasil diselesaikan dan perbaikan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
(Arief Setyadi )