JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Suyudi, penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana tersebut dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi.
"Belum, belum. Masih dalam proses, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pendalaman juga dilakukan terhadap barang bukti yang telah disita dalam penyidikan kasus penyadapan. Penyidik masih mencari bukti tambahan yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana makar tersebut.
"Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujar Suyudi.
Dalam perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan itu diduga berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara penyadapan tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
(Awaludin)