Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara; Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun penjara; serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana selama delapan tahun penjara.
(Rahman Asmardika)