JAKARTA — Polri resmi memecat Irjen Eko Hadi Santoso melalui putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026). Sanksi tegas itu dijatuhkan setelah Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menggunakan perangkat milik Polri.
"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," kata Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menyebut, Eko Hadi diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf c, dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dengan adanya fakta itu, kata Trunoyudo, Irjen Eko Hadi dijatuhi sanksi PTDH. Menurutnya, Eko telah terbukti melakukan perbuatan tercela.
"Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ucap Trunoyudo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara; Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun penjara; serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana selama delapan tahun penjara.
(Rahman Asmardika)