JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso menghadirkan saksi meringankan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, terdapat sembilan saksi yang dihadirkan dalam persidangan etik Eko Hadi. Salah satunya merupakan saksi yang diajukan untuk meringankan terduga pelanggar.
“Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," kata Trunoyudo, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi. Namun, yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Trunoyudo menjelaskan, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan *illegal access*. Perbuatan itu berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri yang dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ucapnya.