Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya disebut tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Berdasarkan informasi dalam naskah, Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Sebelumnya, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dalam perkara pidana tersebut, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.