Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Irjen Eko Hadi Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Etik Kasus Penyadapan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |21:30 WIB
Irjen Eko Hadi Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Etik Kasus Penyadapan
Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso menghadirkan saksi meringankan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, terdapat sembilan saksi yang dihadirkan dalam persidangan etik Eko Hadi. Salah satunya merupakan saksi yang diajukan untuk meringankan terduga pelanggar.

“Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," kata Trunoyudo, Selasa (17/11/2026).

Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi. Namun, yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Trunoyudo menjelaskan, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan *illegal access*. Perbuatan itu berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri yang dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ucapnya.

 

Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya disebut tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Berdasarkan informasi dalam naskah, Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Sebelumnya, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dalam perkara pidana tersebut, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement