JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Rencana tersebut disampaikan setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dalam pembahasan tingkat pertama atau Tingkat I, Rabu (18/11/2026).
"Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco seusai rapat.
"Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Dasco.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) setiap pekan sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembahasan RUU tersebut. Pembahasan bahkan tetap dilakukan saat DPR memasuki masa reses.
"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ucap Habiburokhman.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset juga membawa harapan bagi para korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Sebab, RUU tersebut mengatur mekanisme penggantian kerugian bagi korban melalui penjualan aset pelaku tindak pidana.
"Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," ucap Habiburokhman.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," imbuhnya.
Habiburokhman juga memastikan RUU tersebut telah memuat sejumlah ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Menurut dia, aturan itu tidak boleh menjadi alat kekuasaan maupun sarana bagi aparat penegak hukum untuk memeras.
"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," pungkasnya.
(Awaludin)