Dia menilai pengalaman Yusril di sejumlah pemerintahan menjadi salah satu modal untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Yusril pernah menduduki jabatan menteri pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya pikir beliau juga terlibat ya di tradisi politik kita dari tahun 1999. Sempat juga masuk kandidat bursa capres, lalu kita bertahun-tahun melihat bagaimana perkembangan ketatanegaraan kita, ini juga cukup mumpuni bagi saya sebagai seorang ahli hukum tata negara, beliau juga punya background filsafat. Jadi mungkin saja, saya harap bisa mengembalikan spirit reformasi itu. Untuk kembali kepada khitah apa yang kita lakukan di 99," jelas Charles.
Charles juga berharap Yusril dapat mendorong penguatan otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta memastikan tidak muncul kembali praktik dwifungsi ABRI.
"Misalnya bagaimana menjaga agar dwifungsi ABRI itu tetap tidak ada, yang besar menjadi kecil. Mungkin juga bagaimana otonomi daerah kita diperkuat. Termasuk juga perlindungan hak asasi manusia yang mengecil," sambungnya.
Selain pengalaman pemerintahan, Charles menilai kapasitas profesional Yusril dapat dipertimbangkan secara terpisah dari identitas politiknya sebagai mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
"Bisa. Menjadi anggota partai itu bukan sesuatu yang kekal juga. Tapi hari-hari ini kan yang muncul itu memang kapasitas profesionalnya. Dia ditaruh sebagai Menko hukum, itu menunjukkan kepercayaan presiden terhadap beliau dalam konsep kapasitas profesionalnya," katanya.