JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan gelar perkara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan digelar pada Kamis (19/11/2026).
Yusril mengatakan, gelar perkara tersebut akan mengungkap lebih jauh dugaan keterkaitan antara tindak pidana penyadapan atau intersepsi elektronik dengan tindak pidana makar. Menurut dia, penyidik telah menemukan indikasi yang menghubungkan kedua perkara tersebut.
"Dan sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP, artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya," kata Yusril di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2026).
Yusril menyebut gelar perkara tersebut rencananya dilaksanakan pada Kamis. Namun, dia belum dapat memastikan apakah proses tersebut akan berlangsung secara terbuka atau tertutup.
"Besok insyaallah," ujar Yusril.
Dia juga mengatakan, gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Hingga Selasa, koordinasi masih dilakukan untuk menentukan lokasi dan mekanisme pelaksanaannya.
"Saya belum tahu apakah besok akan dilakukan tertutup ataupun terbuka. Tapi kelihatannya memang ini agak besar dan kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri tapi mungkin di Kejaksaan Agung. Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini," tuturnya.