“Figur yang mendampingi Presiden haruslah sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, mampu diterima secara luas, dan menjadi jembatan bagi berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Wakil Presiden harus menjadi figur pemersatu, bukan sosok yang menghadirkan resistensi atau memperbesar penolakan dari kelompok-kelompok lain,” ujarnya.
Menurut Hery, jabatan Wakil Presiden bukan instrumen untuk memenuhi ambisi kekuasaan pribadi maupun kelompok. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
Indonesia kata dia, tidak kekurangan tokoh dan figur potensial. Namun, yang paling dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki kebesaran jiwa, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat.
“Jangan sampai jabatan Wakil Presiden justru menjadi arena perebutan pengaruh dan ambisi kekuasaan,” ujarnya.
“Berikan Presiden ruang untuk mengambil keputusan terbaik. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memperkuat Presiden, merekatkan bangsa, dan bekerja untuk rakyat, bukan figur yang dibebani ambisi kekuasaan,” tutupnya.
(Fahmi Firdaus )