Dalam skema tersebut, wakil presiden dapat memperoleh penugasan khusus untuk menangani berbagai persoalan daerah, mulai dari hubungan fiskal, otonomi khusus, konflik sumber daya alam, hingga percepatan pembangunan.
"Pembagian tugas ini memberi ruang lebih besar bagi Presiden untuk menangani ekonomi nasional, pertahanan, diplomasi, investasi, dan geopolitik," kata Nurdin.
Keuntungan kedua adalah terbukanya peluang peningkatan efektivitas pemerintahan melalui penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Pengalaman pimpinan DPD RI dalam menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan di daerah sejak dini.
Selain itu, kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan para kepala daerah dan mempercepat koordinasi antarkementerian. "Persoalan daerah bukan persoalan pinggiran. Ini justru persoalan inti dalam menjaga keutuhan Indonesia," kata Nurdin.
Keuntungan ketiga menyangkut perluasan jaringan politik dan kelembagaan. Kehadiran figur dari DPD RI dinilai dapat memberikan perspektif di luar kepentingan partai politik sekaligus membuka jalur komunikasi yang lebih luas dengan 152 senator dari seluruh provinsi.
Nurdin menilai kombinasi tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi kepemimpinan Prabowo dalam jangka panjang. Ia menyebut, keputusan tersebut bahkan berpeluang menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Prabowo, terutama apabila mampu mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan dan menghasilkan perbaikan konkret dalam pembangunan maupun pelayanan publik.