JAKARTA – Sejumlah nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan. Baik dari profesional maupun kalangan politisi. Namun, hingga kini belum ada nama yang dapat dipastikan menggantikan Gibran Rakabuming Raka di kursi RI 2.
Sederet figur yang selama ini disebut-sebut ada Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra. Namun, ada juga calon alternatif lainnya.
Dalam memilih cawapres, juga perlu mempertimbangkan sosok yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Muncul opsi yang dinilai layak diperhitungkan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Selain itu, pilihan tersebut dinilai mampu memperluas jaringan politik dan kelembagaan serta menjadi investasi politik jangka panjang menjelang 2029.
"Karena itu, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pilihan pada satu dari empat pimpinan DPD RI, yang merupakan representasi daerah di Jakarta," ujar aktivis prodemokrasi itu dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Nurdin berpandangan, penentuan pendamping Presiden seharusnya tidak hanya didasarkan pada kekuatan partai politik, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, ataupun kebutuhan mempertahankan soliditas koalisi. Lebih dari itu, sosok yang dipilih harus mampu menjawab tantangan pemerintahan, khususnya berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
"Saya melihat perdebatan calon wakil presiden masih berkutat pada siapa yang paling kuat secara politik atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan. Presiden harus punya kacamata yang bisa melihat lebih jauh, siapa yang bisa memberikan nilai tambah bagi efektivitas pemerintahan, terutama problem-problem daerah," katanya.
Senada disampaikan Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA), Sultoni, bahwa pimpinan DPD RI memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi dan karakteristik wilayah di Indonesia. Kapasitas itu dapat dimanfaatkan untuk menjembatani berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
"Representasi daerah itu bisa menjadi kanal dalam menjawab persoalan daerah yang semakin runcing. Para pimpinan DPD RI benar-benar menguasai daerah. Indonesia sangat luas dan memiliki persoalan yang berbeda-beda di setiap daerah," ujarnya.
Adapun empat nama dari jajaran pimpinan DPD RI yang dinilai layak dipertimbangkan Prabowo yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. Setidaknya tiga keuntungan strategis apabila Prabowo mempertimbangkan figur dari lembaga perwakilan daerah itu.
Keuntungan pertama berkaitan dengan pembagian fokus dan tanggung jawab pemerintahan. Menurut Nurdin, kehadiran wakil presiden dari unsur pimpinan DPD RI memungkinkan Presiden lebih berkonsentrasi pada agenda strategis nasional maupun internasional.
Dalam skema tersebut, wakil presiden dapat memperoleh penugasan khusus untuk menangani berbagai persoalan daerah, mulai dari hubungan fiskal, otonomi khusus, konflik sumber daya alam, hingga percepatan pembangunan.
"Pembagian tugas ini memberi ruang lebih besar bagi Presiden untuk menangani ekonomi nasional, pertahanan, diplomasi, investasi, dan geopolitik," kata Nurdin.
Keuntungan kedua adalah terbukanya peluang peningkatan efektivitas pemerintahan melalui penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Pengalaman pimpinan DPD RI dalam menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan di daerah sejak dini.
Selain itu, kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan para kepala daerah dan mempercepat koordinasi antarkementerian. "Persoalan daerah bukan persoalan pinggiran. Ini justru persoalan inti dalam menjaga keutuhan Indonesia," kata Nurdin.
Keuntungan ketiga menyangkut perluasan jaringan politik dan kelembagaan. Kehadiran figur dari DPD RI dinilai dapat memberikan perspektif di luar kepentingan partai politik sekaligus membuka jalur komunikasi yang lebih luas dengan 152 senator dari seluruh provinsi.
Nurdin menilai kombinasi tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi kepemimpinan Prabowo dalam jangka panjang. Ia menyebut, keputusan tersebut bahkan berpeluang menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Prabowo, terutama apabila mampu mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan dan menghasilkan perbaikan konkret dalam pembangunan maupun pelayanan publik.
"Ini akan menjadi legacy bagi Presiden Prabowo untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ada perbaikan nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik, penguatan hubungan pusat-daerah, serta berpotensi memperkuat rekam jejak menjelang 2029. Dampaknya panjang," ujarnya.
Ia pun mendorong Prabowo agar tidak hanya melihat pemilihan cawapres dari perspektif konfigurasi politik di tingkat pusat. Menurutnya, kepentingan masyarakat di berbagai daerah juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sosok pendamping presiden.
"Presiden Prabowo perlu memikirkan opsi ini secara serius. Jangan hanya menghitung konfigurasi politik di pusat, tetapi pikirkan juga bagaimana seluruh daerah bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan nasional," ujarnya.
(Arief Setyadi )