nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Imbaun Tak Perlu Digubris

Selasa 22 Desember 2009 17:35 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2009 12 22 230 287374

Sikap keras dan merasa paling benar sendiri ditunjukkan oleh Paniti Panssus Bank Cemtury. Ketika  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak perlu di nonaktifkan dari jabatannya, karena dalam UUD 45 tidak dikenal istilah nonaktif atau pemberhentian sementara.

Panitia Pansus bereaksi melalaui Wakil Ketua Pansus angket Century Mahfud Siddiq mengatakan pansus  Century  tidak akan mencabut imbauan nonaktif bagi Wapres Boediono yang terkait dalam kasus Bank Century. Pansus  berharap Boediono sendiri yang merespons imbauan itu. Pansus akan mempertegas rekomendasinya jika saksi kasus Bank Century terganggu dalam menyelesaikan tugas kenegaraannya.

Himbauan Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif dari jabatannya, adalah mengada-ada. Wapres itu dipilih satu paket dengan presiden oleh rakyat bukan oleh pansus ataua . Jadi tidak semuadah itu Pansus menekan Preseiden untuk menonaktifkan wapresnya. Selain itu tidak ada dalam praktik keketanegaraan wapres harus nonaktif dari jabatannya ketika menghadapi hak angket. Begitu juga berlaku bagi seorang menteri yang tidak perlu harus nonaktif atau mundur ketika dalam proses menghadapi hak angket.

Pansus perlu memahami hukum  bahwa Seorang menteri, bisa diberhentikan sementara dari jabatannya kalau sudah menjadi terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun sesuai UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tindakan Presiden tepat karena jika mengikuti himbauan pansus akan bertentanagn dengan konstitusi.  Imbauan panitia Angket secara eksplisit menunjukkan bahwa Boediono dan Sri Mulyani menjadi target politik mereka .

Kedua orang ini belum dijadikan tersangka, sehingga aneh bila pansus terus memaksakan kehendaknya. Pansus jangan membodohi rakyat dengan pernyataan-pernyataan bahwa rekomendasi penonaktifan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani adalah desakan masyarakat. Himbauan Pansus  menunjukkan lemahnya pemahaman hukum anggota Pansus. Kedepankalah asas paraduga tak bersalah dalam kasus ini.

Maximus Mere

Jl. Tambak, Jakarta

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini