SBY Harus Rombak Lingkar Satu Istana
JAKARTA - Presiden harus segera melakukan pembenahan ke dalam, Khususnya menyangkut kualitas lingkar satu Istana.
Demikian dikemukakan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada okezone, Minggu (26/9/2010). Keteledoran menyiapkan keppres pengangkatan jaksa agung di awal Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kata Bambang, akibat salah menafsirkan undang-undang dan hukum administrasi negara. Hal ini tidak boleh terulang kembali.
"Sebab ujian atas kearifan dan ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memasuki tahap yang krusial, khususnya menyangkut bidang penegakan hukum, progres memerangi mafia hukum dan korupsi, serta menyangkut stabilitas keamanan nasional," beber politisi dari Partai Golkar ini.
Menurut mantan anggota Pansus Century ini, meski Presiden legowo menerima keputusan Mahkamah Konstitusi atas status Hendarman Supandji, namun bukan berarti persoalan selesai. "Ada konsekuensi yang harus dijelaskan kepada publik, kedudukan hukum dari berbagai kebijakan yang telah diambil Kejagung selama masa jabatan yang tidak memiliki
dasar hukum tersebut," katanya.
Terkait mafia hukum, dan pengangkatan Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai Plt Jaksa Agung, Presiden juga patut menggaris bawahi kasus penggelapan pajak yang melibatkan petinggi Kejagung yang terkesan dilindungi. Sehingga, sejumlah fakta penting kasus Gayus tak terungkap di pengadilan. Ini bukti peran mafia hukum masih kuat.
"Kalau Plt Jaksa Agung tak mampu mendorong pengungkapan kasus Gayus, Presiden patut
mempertimbangkan untuk mencabutnya kembali, agar janji Presiden dalam memerangi korupsi dan mafia hukum tidak dianggap hanya verbalitas," tukas Bambang.
(Dadan Muhammad Ramdan)
