Mahfud: Biar Vonis MK Tak Digoreng-Goreng

Koran SI, Koran SI · Senin 27 September 2010 10:09 WIB
https: img.okezone.com content 2010 09 27 339 376247 hsHhT4R7Ji.jpg Ketua MK Mahfud MD (Foto: dok okezone)

MESKIPUN sekarang sudah beres, vonis Mahkamah Konstitusi (MK) tentang masa jabatan jaksa agung sempat memancing kegaduhan.

Ketua MK Mahfud MD dituding mengomentari vonisnya dan diminta untuk tidak bicara ke pers. Berikut ini penjelasan Mahfud MD.

Vonis MK tentang masa jabatan jaksa agung sempat bikin ribut, terutama setelah ada konferensi pers Anda selaku Ketua MK. Mengapa?

Saya tak membuat konferensi pers, tapi wartawan bertanya, ya saya jawab. Setelah palu vonis MK diketukkan, wartawan ribut karena di lobi MK ada jumpa pers Yusril (Ihza Mahendra) dan Denny Indrayana yang bertolak belakang. Wartawan minta penjelasan, ya saya jelaskan, biar vonis MK tak digoreng-goreng.

Digoreng-goreng, apa maksudnya?

Banyak vonis MK yang dipertentangkan, padahal isinya sudah jelas. Masuknya perkara ke MK itu karena ada konflik dan MK memutus untuk menyelesaikan konflik itu. Masak sesudah ada vonis, konflik tak selesai juga. Itulah sebabnya saya menjelaskan. Coba, kalau saya diam, pasti dibilang vonis MK menimbulkan keributan atau MK membuat vonis banci.

Justru ada yang mengkritik, katanya Anda menafsirkan putusan MK?

Itu omong kosong. Mana pernyataan saya yang menafsirkan? Yang saya katakan itu persis bunyi vonis MK paragraf 3.18, 3.29, dan 3.31, tapi kemudian ditulis oleh pers dengan judul-judul yang bombastis, misalnya ada judul “MK Memecat Jaksa Agung”. Penafsiran pers itu kemudian ditafsirkan lagi oleh pengamat dan komentator yang belum membaca vonis dan tak mendengar sendiri penjelasan saya.

Bagaimana persisnya?

Ketika wartawan menanyakan kelanjutan jabatan jaksa agung, saya katakan, jabatan jaksa agung sah sampai ada vonis MK, sebab sebelum itu tak ada kepastian aturan. Setelah ada vonis MK, jabatan itu ditentukan mengikuti periode presiden yang mengangkatnya. Jadi sejak pukul 14.35 WIB, saat palu hakim diketukkan, Jaksa Agung tak bisa lagi meneruskan jabatannya. Tentu, harus diberhentikan dengan keppres.

Apakah tidak terserah kepada Presiden, kapan saja Presiden mau mengeluarkan keppres?

Lho, kalau terserah Presiden, berarti sama dengan sebelum ada vonis. Padahal, Yusril itu beperkara justru karena UU menyerahkan secara bulat “kapan saja” presiden mau memberhentikan, padahal jaksa agung itu jabatan politik. Maka, keluarlah vonis MK itu. Kalau kapan saja terserah presiden, berarti tak ada judicial review karena sebelumnya memang sudah begitu. Jadi, sesuai dengan isi vonis MK, ya segera dong.

Jamwas Marwan Effendi mengkritik Anda, katanya Anda tak paham putusan sendiri karena sebelumnya tak pernah jadi hakim?

Itu kritik yang bagus. Tapi ada juga yang menertawakan Marwan karena menilai hukum konstitusi berdasar kerangka hukum pidana atau perdata. Tak paham hukum konstitusi, tapi bicara hukum konstitusi. Di luar soal itu, saya sedih juga karena sering ketemu orang yang sudah puluhan tahun menjadi penegak hukum, tapi masih oon juga. Saya sendiri merasa menguasai bidang saya karena saya punya pengalaman lapangan dan paham teori.

Apa maksud pengalaman lapangan dan paham teori?

Di lapangan saya pernah menjadi menteri dan staf ahli BPHN, menjadi pimpinan badan legislasi dan anggota Komisi III DPR. Di dunia akademis saya sudah 26 tahun menjadi dosen. Banyak juga mahasiswa saya di pascasarjana yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, pengacara. Dalam kegiatan akademis, saya menulis disertasi dan ratusan tulisan dengan tangan sendiri sampai titik dan komanya, bukan minta dituliskan orang, apalagi sampai (melakukan) plagiat.

Ada yang mengatakan seharusnya Anda tak mengomentari vonis karena hakim itu sudah bicara dalam vonisnya?

Saya tak pernah mengomentari, saya hanya menjelaskan karena isinya diributkan. MK kan harus memutus dispute dan menghentikan kontroversi. MA pun sering menjelaskan vonis-vonisnya yang diributkan. Jadi kalau menjelaskan bukan hanya boleh, tetapi perlu agar kontroversi berhenti. Sering juga hakim-hakim MK meminta saya menjelaskan ke pers tentang vonis yang diributkan. Sebab di sini beda dengan di negara lain.

Beda dengan negara lain? Apa maksudnya dan bagaimana aturannya?

Di negara-negara lain, vonis pengadilan itu langsung diikuti tanpa diributkan. Kalau di sini vonis sering digoreng-goreng dan dipolitisasi sehingga hakim perlu menjelaskannya. Tak ada UU atau kode etik yang melarang hakim memberikan penjelasan. Yang dilarang adalah bertemu atau bermain golf dengan orang yang beperkara, membicarakan rencana putusan dengan orang luar, memperdebatkan benar atau salahnya substansi putusan, dan menerima suap.

Jadi Anda akan tetap bicara dengan pers?

Ya, pastilah, kalau ditanya. Itu kan hak konstitusional pers dan masyarakat. Saya memberi kuliah dan berceramah di mana-mana, masak kalau ditanya tak mau menjawab. Saya ini mantan aktivis, mantan wartawan, tahu kebutuhan wartawan, tapi tahu juga mana yang dilarang oleh UU dan kode etik.(*)

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini