Politisasi Bola Sudah OD dan Memuakkan
JAKARTA - Hubungan antara bola dan politik tak dapat terhindarkan, baik dari sisi strategis maupun bola sebagai olah raga yang populer. Demikian dikemukakan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (22/1/2011).
"Dari segi politik bagaimana bola itu dimainkan, kemungkinan ada intervensi dari politisi menggunakan bola sebagai alat untuk pencitraan," ujarnya. Menurut Burhanuddin, politisasi sepak bola di Indonesia sudah terlalu over dosis (OD) dan memuakkan. "Ini dikarenakan tidak adanya kontrol terhadap sepak bola kita," katanya.
Sesuai dengan data ICW, kata Burhanuddin, hampir semua petinggi PSSI berasal dari kalangan politisi. "Harusnya PSSI secepatnya memberikan peraturan baru, agar klub di Indonesia khususnya ISL segera lepas dari APBD," saran dia. Karena, ketika masih memakai APBD, maka semakin besar peluang untuk korupsi.
Sekadar diketahui ICW mengeluarkan data atas dugaan korupsi dana APBN dan APBD di tubuh PSSI serta sejumlah klub Liga Super Indonesia. ICW menduga, dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai Rp720 miliar.
Terkait kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim kajian untuk menelusuri penggunaan dan pengelolaan APBD/APBN yang masuk ke PSSI dan klub sepakbola peserta Indonesia Super League. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, tim akan melakukan kajian menyeluruh sehingga KPK meminta waktu cukup lama karena banyak aspek yang perlu dikaji.
(Dadan Muhammad Ramdan)
