Absen Saat Paripurna, Politisi PDIP Terancam Sanksi
JAKARTA - Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan berencana memeriksa 10 anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tak hadir pada paripurna finalisasi usulan angket pajak, Selasa lalu.
"Itu akan ada BK. Akan dievaluasi pada Senin (pekan depan). BK DPP dipimpin pak Sidharto Danusubroto," kata Ketua Departemen Hukum DPP PDI Perjuangan Gayus Lumbuun usai mengikuti pengarahan dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Mengenai arahan-arahan yang disampaikan Mega, Gayus mengatakan, Megawati menyampaikan berbagai hal terkait pengarahan umum, citra dan soliditas partai.
“Termasuk pengalaman kemarin (paripurna) tidak boleh terulang, bagaimana konsolidasi dipertahankan. Akan dievaluasi (anggota tak hadir) dan akan diproses BK DPP. Tentu akan ada tindakan-tindakan," jelasnya.
Hal senada disampaikan mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung.
"Dievaluasi terhadap beberapa teman anggota fraksi yang tidak hadir dalam paripurna kemarin karena PDIP benar-benar ingin meng-goalkan angket mafia pajak. Sehingga tidak ada agenda lain kcuali itu. Dan bagi yang tidak hadir, tidak ada alasan untuk tidak diberikan peringatan secara tertulis," katanya.
(Dede Suryana)
