Share

Manfaat UU PT Bagi PTN

Margaret Puspitarini, Okezone · Rabu 01 Agustus 2012 14:11 WIB
https: img.okezone.com content 2012 08 01 373 671706 0cnGBXsD7A.jpg Ilustrasi : ist.

JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) menjadi undang-undang (UU) masih menuai kontroversi. Bahkan, beberapa kalangan berniat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan tersebut. Namun, ternyata bagi para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) regulasi ini memberikan sejumlah manfaat.

Pendapat ini dilontarkan Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Ganjar Kurnia. Dia menilai, pemberlakuan UU PT yang kontroversial ternyata mendatangkan keberadaan UU PT justru memberikan banyak manfaat bagi universitas. "Pengelolaan kampus lebih otonom serta bantuan pemerintah terhadap masyarakat lebih jelas," ungkap Ganjar ketika berbincang dengan Okezone, Rabu (1/8/2012).

Hal senada pun diungkapkan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Idrus Paturussi. Menurut Idrus, UU PT memuat pasal yang mengatur otonomi sebuah perguruan tinggi sehingga memungkinkan universitas memilih jenis otonomi di kampus tersebut. "Di pasal itu diberikan kesempatan bagi PT untuk memilih jenis otonomi baik Badan Layanan Umum (BLU), otonomi penuh, atau reguler. Pilihan itu kekuatan masing-masing universitas," tutur Idrus.

Sementara itu, terkait rawannya komersialisasi melalui pemberlakuan UU PT, Ganjar menilai, isu tersebut tidak jelas. "Realitasnya di Unpad, SPP hanya Rp2 juta. Ke depan, jika (Bantuan Opersional (BO) PTN) 20 persen terpenuhi, maka uang SPP lebih turun. Perhatian terhadap siswa miskin juga semakin besar. Buktinya di Unpad beasiswa Bidik Misi diberikan kepada 900 mahasiswa," ujar Ganjar.

Idrus menambahkan, BO PTN menjadi jawaban ketika orang menakutkan adanya isu komersialisasi pendidikan. "Universitas sangat terbantu dengan adanya BO PTN apalagi bentuknya juga bervariasi. Misalnya, mahasiswa cukup membayar SPP saja sementara biaya lainnya ditanggung pemerintah. Atau berupa keringanan biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan cukup membayar separuhnya saja," tukas Idrus.

(mrg)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini