Share

UU PT Harusnya Memihak yang Lemah

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Sabtu 11 Agustus 2012 12:10 WIB
https: img.okezone.com content 2012 08 11 373 676380 GVxYjuiLxA.jpg Ilustrasi: mahasiswa baru. (Foto: dok. Unpad)

JAKARTA - Meski telah disahkan, penerapan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) nampaknya akan menemui berbagai sandungan. Hal ini terungkap dari berbagai kritik tentang payung hukum pendidikan tinggi Tanah Air itu dalam diskusi tentang UU PT di Hotel Sultan, tadi malam.

Guru besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, misalnya, menyoroti tentang substansi UU PT yang tidak mewakili kepentingan kaum lemah. Menurut Hikmahanto, UU PT seharusnya bisa membantu pengembangan perguruan-perguruan tinggi yang masih muda di pelosok Indonesia.

"Tetapi kenyataannya, UU PT saat ini masih Jakarta sentris, atau perguruan tinggi besar sentris," kata Hikmahanto.

Jika hal ini dibiarkan, imbuhnya, maka tidak akan ada perguruan tinggi kecil di daerah yang mampu bangkit. Seharusnya, kata Hikmahanto, negara melihat siapa yang posisinya lemah, dalam hal ini perguruan-perguruan tinggi di daerah, kemudian mengintervensi supaya mereka menjadi kuat.

"Sementara itu, yang sudah kuat dibiarkan saja, tidak perlu diintervensi lagi," tuturnya.

Dia juga menyentil tentang biaya pendidikan tinggi yang masih cukup mahal. Hikmahanto menilai, pendidikan tidak harus terlihat mahal di mata mahasiswa, terutama yang tidak mampu. "Sebab, pendidikan bisa mengubah

nasib satu orang tapi nasib keturunan orang itu," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar mengungkap, keberadaan UU PT sebenarnya selaras dengan jiwa mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan, serta meningkatkan daya saing bangsa.

"Dalam praktik penyelenggaraannya pun, pendidikan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) yang ditetapkan mendikbud dan standar pendidikan tinggi (SPT) yang ditetapkan perguruan tinggi," kata Raihan.

Mengenai biaya pendidikan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berkomentar, dalam UU PT telah diatur berbagai skema pemenuhan hak mahasiswa, khususnya di pasal 75. Untuk penyelesaian studi, mahasiswa bisa mendapatkan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi, pinjaman dana tanpa bunga, dan bantuan atau pembebasan biaya pendidikan.

"Sumber dananya bisa berasal dari pemerintah, dunia usaha dan industri, serta masyarakat," ujar Raihan.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini