Share

UU Dikti Mudahkan PTS

Margaret Puspitarini, Okezone · Kamis 08 November 2012 13:33 WIB
https: img.okezone.com content 2012 11 08 373 715533 M0QfAJAf1g.jpg Image: corbis

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Untuk itu, Universitas Trisakti (Usakti) mendatangkan Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto guna menyosialisasikan undang-undang tersebut.

Pada seminar pendidikan bertajuk "Pentingnya Pendidikan dalam Pembangunan Karakter Pemuda Bangsa" itu, Agus menegaskan, tidak benar jika UU Pendidikan Tinggi hanya memberikan keuntungan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sementara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) justru semakin teranaktirikan.

"UU Pendidikan Tinggi justru banyak memberikan kemudahan bagi sektor swasta. Misalnya, ada program beasiswa Bidik Misi untuk PTS dengan persyaratan khusus dan ketentuan pihak universitas yang mengajukan permohonan beasiswa tersebut," ujar Agus di Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Kamis (8/11/2012).

Selain itu, UU Pendidikan Tinggi memungkinkan pihak swasta untuk menerapkan mekanisme penerimaan mahasiswa baru (maba) layaknya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). "Jika PTS ingin mengikuti sistem penerimaan seperti PTN, yakni SNMPTN tanpa harus membayar lagi, boleh saja," imbuhnya.

Tidak hanya itu, tenaga pengajar di PTS pun mendapatkan hak yang sama dengan PTN. "Belakangan ini, pemerintah juga memberikan tunjangan dosen-dosen PTS. Sehingga fasilitas-fasilitas di negeri bisa dirasakan oleh swasta. Setidaknya memperkecil perbedaan antara negeri dan swasta," imbuh Agus.

Mengenai peluang komersialisasi maupun internasionalisasi pendidikan pada UU Pendidikan Tinggi, Agus menjelaskan agar para mahasiswa tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebab, baik peraturan tentang biaya pendidikan maupun ketentuan perguruan tinggi asing yang akan masuk ke Indonesia telah dirumuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek.

"Tidak perlu khawatir perguruan tinggi asing akan menguasai pendidikan dalam negeri. Karena untuk menjalankan pendidikan di dalam negeri, perguruan tinggi asing harus bergabung dengan universitas lokal dan itu tidak mudah. Mereka harus mengikuti persyaratan yang berlaku. Dengan ini, universitas lokal justru mampu bersaing dengan perguruan tinggi asing," tegasnya.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini