Intifada 2 Pecah, Israel Tarik Diri dari Gaza
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton berhasil membawa Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat ke meja perundingan di Camp David. Namun, status final Yerusalem dan isu pengungsi Palestina belum terselesaikan.
Tepat pada tahun 2000, intifada jilid dua terjadi dan Israel mulai berupaya untuk merebut kembali wilayah Tepi Barat. Kurang lebih 3.223 warga Palestina dan 950 pasukan Israel terlibat dalam konflik itu.
Perekonomian di Tepi Barat dan Jalur Gaza langsung melemah akibat serangan Israel. Israel langsung mendirikan tembok pemisah untuk menghentikan serangan-serangan warga Palestina.
Meski demikian, intifada kedua justru memberikan sejumlah keuntungan bagi Palestina. Salah satunya adalah, menggagalkan proyek pembangunan pemukiman yang direncanakan Israel.
Ariel Sharon yang pada 2001 menjabat sebagai Perdana Menteri Israel mencetuskan kebijakan untuk menjauhi Jalur Gaza. Namun Sharon berjanji, dirinya akan menjadikan pemukiman di Gaza sama seperti di Tel Aviv.
Partai politik baru di Israel, Kadima, muncul dari pecahan Likud. Namun Kadima lebih memprioritaskan perdamaian dengan Palestina. Ehud Olmert yang memimpin Kadima, setelah pindah dari Likud mengatakan bahwa, "tidak akan ada lagi, Israel raya." Demikian diberitakan Haaretz, Kamis (29/11/2012).
Tepat pada 11 November 2004, Yasser Arafat yang menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina meninggal dunia. Jabatan Arafat langsung dipegang oleh Rawhi Fattuh sampai 15 Januari 2005, Palestina pun menggelar pemilu untuk memilih pemimpin barunya.
Israel pun memutuskan untuk menarik diri dari Jalur Gaza, dan muncul pergolakan politik di wilayah itu. Gaza menjadi arena persaingan antara PLO dan Hamas. Mahmoud Abbas dicalonkan oleh fraksi PLO di Pemilu Presiden Palestina. Abbas merupakan sosok yang ingin menghentikan intifada dan memulai dialog damai dengan Israel. Namun Abbas tetap menolak untuk melucuti senjata para warga Palestina.
Hasil pemilu diboikot oleh Hamas dan Hamas tetap menyerukan gerakan perlawanan terahadap Palestina. Hamas pun memenangkan pemilu parlemen pada 2006 dan menawarkan Israel gencatan senjata selama 10 tahun. Namun Hamas justru dipandang sebagai kelompok teroris oleh Barat dan juga Israel.
Hamas akhirnya melayangkan surat ke Presiden AS George Bush dan mengatakan, fraksinya menerima keputusan pembangunan Negara Palestina berdasarkan garis batas 1967. Namun Bush tidak membalas surat itu.
(Aulia Akbar)
