nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Istri Ruhut Pertanyakan Izin Presiden Tak Kunjung Keluar

Catur Nugroho Saputra, Jurnalis · Kamis 26 September 2013 17:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 09 26 339 872452 TvoJTGwd1f.jpg Ruhut Sitompul (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Istri pertama Ruhut Sitompul, Anna Rudhiantiana Legawati, mempertanyakan tidak keluarnya surat izin presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ruhut Sitompul.  

 

Menurutnya, surat izin yang diajukan ke Mabes Polri tersebut akan dijawab presiden paling lama enam bulan. Namun, hingga kasus ini berjalan dua tahun belum ada jawaban.

 

"Saya kurang tahu katanya masih perlu izin presiden sesuai aturan demikian. Tapi berapa lama? Izin presiden itu kan enam bulan baru nanti ada jawaban tapi ini perkara saya sudah dua tahun lebih dan masih jalan di tempat," kata Anna, usai bertemu Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (26/9/2013).

 

Dijelaskannya, hingga kini Mabes Polri sudah memeriksa delapan orang saksi terkait kasus pengaduannya tentang pemalsuan dokumen, perjinahan, pemalsuan status perkawinan, dan beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri pertama, yang dilakukan oleh Ruhut.

 

Dia pun menyanggah ucapan Ruhut yang menyatakan kasus ini sudah selasai.

 

"Jadi kalau jawaban yang bersangkutan kemarin adalah perkaranya sudah selesai itu bohong besar, jadi belum ada penyelesaian kekeluargaan, adat atau hukum," tuturnya.

 

Terkait sudah adanya keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR terhadap kasus tersebut, Anna mengatakan teguran dari BK sudah membuktikan kalau Ruhut melanggar kode etik. Namun, Anna meminta sanksi yang lebih tegas lagi terhadap calon Ketua Komisi III itu.

 

"Persoalan secara kekeluargaan sampai sekarang belum ada," imbuhnya.

 

Lebih jauh, Anna berharap laporan yang diberikan ke Komisi III untuk diajukan ke pimpinan DPR dapat ditindaklanjuti.

 

"Ya, satu minggu ke depan kita lihat apakah usulan mereka berubah atau tidak," kata dia.

 

Untuk diketahui, kasus pemalsuan dokumen, perjinahan, pemalsuan status perkawinan, dan beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri pertama, yang dilakukan Ruhut dilaporkan dengan nomor LP/431/VII/2011/Bareskrim tanggal 11 Juli 2011. Kemudian keluar Surat Perintah Penyidikan bernomro SP.Sidik/420/VII/2011/Bareskrim tanggal 15 Juli 2011.

 

BK sendiri sudah memberikan sanksi kepada Ruhut berupa teguran terulis untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjaga ucapannya di muka umum, serta segera menyelesaikan permasalahan keluarga dengan pengadu dengan nomor PW.01/01757/DPR RI/2012 tertanggal 9 Februari 2012.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini