nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MAKI: Politisi Memang Harus Dihukum Berat

Mustholih, Jurnalis · Rabu 11 Desember 2013 07:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2013 12 11 339 910501 8dpQWMl3I6.jpg Luthfi Hasan Ishaaq (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyatakan hukuman 16 tahun penjara yang diterima mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dinilai politis karena yang divonis adalah seorang politikus. Menurut Boyamin, seorang politikus harus dihukum berat apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.  

 

"Karena Luthfi ini politisi ya memang benar vonis dia politis. Karena dia kan wakil rakyat, politisi memang harus dihukum berat," kata Boyamin saat dihubungi Okezone, Selasa (10/12/2013).

 

Di luar negeri, kata Boyamin, seorang politikus yang terbukti korupsi banyak dihukum berat. "Di luar negeri malah bisa dihukum mati," ujar Boy.

 

Namun, Boyamin menambahkan, hukuman 16 tahun yang diterima Luthfi Hasan Ishaaq, masih tergolong ringan. Kata Boyamin, mestinya Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara minimal 20 tahun kepada Luthfi. "Mestinya minimal 20 tahun. Hukuman 16 tahun itu masih kurang," beber Boy.

 

Boyamin menyatakan hukuman 16 tahun penjara masih dirasa kurang karena Luthfi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Partai. Menurut Boyamin, mestinya Majelis Hakim mempertimbangkan dua jabatan Luthfi tersebut untuk memberi hukuman berat.

 

"Dalam pertimbangannya, Luthfi adalah Anggota DPR dan Ketua Partai. Sementara rakyat menggantungkan nasibnya kepada partai dan DPR. Harusnya, sebagai anggota DPR, Luthfi dihukum 10 tahun dan sebagai Ketua Partai dihukum 10 tahun. Jadi 20 tahun," ujar Boyamin.

 

Pengadilan Tipikor Jakarta Senin kemarin menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Luthfi Hasan Ishaaq atas kasus korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Luthfi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama dan melakukan pencucian uang. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK selama 18 tahun penjara.

 

Lanjut dia, Pengadilan Tipikor dalam menjatuhkan vonis seharusnya menjatuhkan hukuman maksimal. Boyamin menambahkan, agar korupsi bisa diberantas habis, seharusnya Hakim berani menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi terdakwa yang divonis melakukan korupsi.

 

"Keinginan rakyat kan koruptor dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Biar korupsi bisa diberantas dan pejabat lain berani melakukan korupsi," ujar Boyamin.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini