Kurikulum 2013 vs Kurikulum Orde Lama
JAKARTA - Pengamatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sepanjang 2013, pendidikan nasional dipenuhi berbagai macam persoalan yang memprihatinkan. Salah satunya yakni mengenai kurikulum.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Retno Listyarti mengungkapkan persoalan kurikulum 2013 bahwa sejak zaman orde lama dan orde baru. Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah beberapa kali mengubah kurikulum. Namun, Kemendikbud masih lebih hati-hati dalam mengubah kurikulum melalui proses dialog, analisis dan uji coba, meskipun terbatas, sebelum menerapkan kurikulum baru.
"Berbeda dengan apa yang terjadi pada perubahan kurikulum 2013. Kurikulum ini sejak dicanangkan telah menuai protes dan kritik karena desain yang dibuat tidak transparan," ujarnya, saat diskusi dan konferensi pers FSGI dalam catatan akhir tahun pendidikan Indonesia 2013, di LBH, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2014).
Selain itu, tambah dia, uji publik yang dilakukan sekadar formalitas belaka, naskah akademis tidak dipublikasikan sejak awal sosialisasi, serta banyak perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa kurikulum 2013 dilaksanakan tidak dengan persiapan yang matang.
Menurut dia, ketidaksiapan dalam desain awal membuat banyak sisi penerapan kurikulum 2013 bermasalah. Hal ini tercermin dari terpaksanya Kemendikbud menurunkan target implementasi, yang semula 30 persen dari total sekolah, menjadi dua persen yaitu 6.213 sekolah saja.
"Minimnya sosialisasi mengenai konsep kurikulum baru. Buku diktat dan buku teks terlambat dicetak dan didistribusikan ke sekolah-sekolah," ucapnya.
Retno melanjutkan, keterlambatan pengadaan buku berdampak tertundanya pelatihan guru karena buku itulah yang menjadi salah satu materi pelatihan. Pada tingkat implementasi, banyak guru bingung saat menerapkan kurikulum 2013 di kelas, guru pendamping yang dijanjikan hadir di kelas-kelas ternyata baru hadir pada November 2013, malah molor tiga bulan.
"Terjadi kekurangan buku di sekolah sasaran yang ditunjuk. Bahkan ada sekolah sasaran yang sama sekali tidak mendapatkan buku kurikulum 2013 sampai November 2013," ungkapnya.
Di sisi lain, ada sejumlah masalah penilaian dan pengisian buku rapor. Hal itu terjadi karena adanya perubahan model penilaian, tapi perubahannya tidak diberikan pada saat pelatihan.
"Format rapor juga sangat terlambat diterima pihak sekolah. Akhirnya sejumlah sekolah sasaran di Jakarta memutuskan menunda pembagian rapor kelas X, seperti terjadi di SMA Negeri 13, SMAN 41, SMAN 100, dan lainnya," tuturnya.
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
