7 Petisi Rakyat Aceh untuk Calon Presiden

Salman Mardira, Okezone · Kamis 05 Juni 2014 18:38 WIB
https: img.okezone.com content 2014 06 05 340 994577

BANDA ACEH - Sejumlah pemuda mengeluarkan petisi atas nama rakyat Aceh untuk calon presiden yang akan bertarung di pemilihan presiden 9 Juli nanti. Mereka berharap, tujuh petisi itu harus dijalankan bagi siapa pun yang terpilih menjadi kepala negara.

 

Petisi dikeluarkan oleh Komite Pengawal Perdamaian Aceh (KPPA) menyusul masih banyaknya tugas negara yang harus dituntaskan di Aceh, terutama dalam memastikan suasana damai tetap berlanjut di provinsi itu.    

 

“Pembangunan perdamaian yang terjadi di Aceh masih sangat ekslusif, sehingga kesejahteraan rakyat masih belum terpenuhi secara nyata,” kata Sekretaris Jenderal KPPA, Agusta Mukhtar di Banda Aceh, Kamis (5/6/2014).

 

Menurutnya intervensi Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan perdamaian Aceh harus dilakukan secara tepat dan cepat. “Sehingga semangat untuk membangun dan terciptanya kesejahteraan rakyat Aceh akan dapat terwujud dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, baik di pusat maupun di Aceh,” ujarnya.

 

Siapapun pasangan capres dan cawapres yang terpilih, lanjut Agusta, agenda pembangunan Aceh harus menjadi prioritas. Berikut tujuh petisi Rakyat  Aceh bagi capres yang mereka keluarkan:

 

1. Mendorong lahirnya regulasi baik di tingkat lokal dan nasional guna percepatan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh,

2. Tuntaskan permasalah kewenangan Aceh guna mempercepat pembangunan perdamaian demi kesejahteraan rakyat Aceh,

3. Adanya pengawasan dan tindakan menurut hukum yang berlaku terhadap indikasi penyelewengan anggaran belanja daerah,

4. Adanya ketegasan komunikasi politik yang baik antara Pemerintah Pusat dan Aceh guna keberlanjutan perdamaian di Aceh,

5. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pembangunan perdamaian di Aceh.

6. Adanya sinergisasi program untuk pengembangan sektor real antara program Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,

7. Mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini