Ridwan Kamil Libatkan Masyarakat Berantas Mafia Tanah
BANDUNG - Berbagai cara dilakukan Pemkot Bandung untuk memberantas mafia tanah yang sering mengklaim tanah atau aset milik pemerintah. Salah satunya membuat memperbarui birokrasi dan teknologi.
"Urusan aset itu sudah direformasi. Pejabat baru, sistem administrasi diperbaharui, bahkan proyek digitalisasi aset itu juga akan menjadi percontohan bagi kota-kota se-Indonesia," jelas Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil (RK) saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (13/8/2014).
Selain itu, pihaknya juga bakal menyelidiki dugaan keterlibatan oknum dari Pemkot Bandung atau pun lintas instansi lainnya dengan menggalakkan koordinasi ke pengawas internal masing-masing instansi.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan membuat tim khusus yang terdiri dari gabungan Pemkot Bandung, Polrestabes Bandung, Kejari Bandung, dan unsur masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan aset dan tanah sesuai kepemilikannya.
"Di timsus ini ada masyarakat, dan masyarakat yang mau ikutan saya buka, silahkan. Karena banyak informasi yang berasal dari masyarakat," katanya.
Nantinya, lanjut RK, timsus tersebut minimal akan menyelesaikan lima kasus per tahun atau dengan kalkulasi 25 kasus selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota.
"Kami bangun sistemnya. Kalau wali kota berganti, tapi sistem tetap jalan. Hari ini kita bangun fondasi penyelamatan aset negara," tukasnya.
(Risna Nur Rahayu)
