Korban Lapindo Tunggu Kepastian Ganti Rugi Pemerintah Jokowi
Kenyataannya, sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pemerintah untuk segera mengalokasikan dana pelunasan ganti rugi. "Korban lumpur jangan diombang-ambingkan seperti ini. Sudah ada keputusan ganti rugi ditanggung pemerintah kok kini masih diperdebatkan lagi," ujar korban lumpur lainnya.
Korban lumpur kecewa dengan pemerintahan Jokowi karena tidak segera menyelesaikan ganti rugi. Padahal, sebelumnya saat kampanye dihadapan ribuan korban lumpur, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah lumpur.
Harusnya, Presiden Jokowi bertindak cepat dengan menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban lumpur. "Kami sudah menderita selama delapan tahun, harusnya segera ada penyelesaian dari pemerintah. Bukan seperti saat ini, seolah pemerintah tidak mau menanggung ganti rugi," terang korban lumpur lainnya.
Sementara, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Mahmud, mengatakan saat ini penyelesaian ganti rugi bolanya berada di pemerintah. Pasalnya, Lapindo sudah angkat tangan dan sudah ada keputusan jika pembayaran ganti rugi ditanggung pemerintah.
Dalam hal ini, Mahmud berharap pemerintahan Jokowi tidak melihat ganti rugi korban lumpur dari segi politik. "Yang penting bagaimana permasalahan korban lumpur bisa segera diselesaikan. Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk pelunasan ganti rugi Rp781 miliar di APNN-Perubahan 2015," harapnya.
