Penyidik Bareskrim Somasi Komnas HAM

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melayangkan somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tudingan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Surat somasi itu ternyata telah dilayangkan pada 8 Februari 2015 lalu.

Untuk mengurus masalah ini, Bareskrim pun telah menunjuk advokat Fredrich Yunadi dengan nomor surat kuasa khusus, yakni 202/YA-FY/PND-HAM/Bareskrim/SK/PID/II/15, tertanggal 5 Februari 2015.

Baca Juga:

Warga Palestina Diperingatkan Tak Terburu-buru Pulang dari Pengungsian

Beberapa poin somasi tersebut yakni mempertanyakan sikap Komnas HAM di sejumlah media massa pada Rabu, 4 Februari 2015 lalu terkait hasil investigasi yang menyimpulkan bahwa dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri.

Dalam somasi itu disebutkan bahwa dengan adanya keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM di hadapan media, maka baik de facto maupun de jure, komisioner Komnas HAM telah melanggar Pasal 87 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

"Bahwa tiada satupun pasal yang memberikan wewenang kepada saudara dan kawan-kawan untuk menyampaikan apapun hasil penelitian saudara kepada publik melalui media, sehingga baik de facto maupun de jure tindakan saudara telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, Pasal 27 juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik," jelas bunyi surat somasi dari Bareskrim itu.

Saat dikonfirmasi, Fredrich Yunadi membenarkan adanya surat somasi tersebut. Menurut Frederich, penyidik meminta seluruh komisioner Komnas HAM meminta maaf secara terbuka. Sebab, apa yang dilakukan komisioner Komnas HAM merupakan tindakan pencemaran nama baik.

"Itu namanya melecehkan Polisi. Kami minta seluruh Komisioner Komnas HAM meminta maaf secara terbuka," tegas Fredrich kepada wartawan, Sabtu (7/3/2015) malam.

Fredrich menambahkan, sejak surat tersebut dilayangkan hingga saat ini, Komnas HAM belum memberikan tanggapan atau jawaban atas somasi yang dilayangkan Bareskrim tersebut.