Pemerintah Kabinet Wilopo, diwakili Menteri Dalam Negeri Mohamad Roem, memerintahkan Gubernur Sumatera Timur, A. Hakim untuk melakukan pengosongan lahan.
Sedianya para petani dan keturunan Tionghoa setempat bersedia untuk meninggalkan lahan. Akan tetapi, para provokator Barisan Tani Indonesia (BTI–Organisasi Massa Tani dari PKI) melayangkan hasutan, sehingga para buruh tani itu urung menuruti imbauan pemerintah.
16 Maret 1953, eksekusi pengosongan paksa pun dilakukan dengan beberapa unit traktor serta perlindungan dari Brigade Mobil (Brimob) polisi. Para buruh tani melakukan perlawanan hingga terjadi bentrok. Dalam insiden itulah timbul tragedi penembakan yang memakan 21 korban, di mana enam di antaranya tewas.
Singkat kata, insiden itu dijadikan bahan bakar oleh sejumlah kubu antikabinet, termasuk Sidik Kertapati, tokoh Sarekat Tani Indonesia (SAKTI), melancarkan mosi tidak percaya pada pemerintahan PM Wilopo.
Di samping karena konflik 17 Oktober 1952 di tubuh TNI Angkatan Darat, tragedi Tanjung Morawa itu akhirnya memaksa PM Wilopo mengembalikan mandat kabinetnya kepada Presiden RI pertama, Soekarno, pada 2 Juni 1953.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.