JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih baik ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam menyikapi penyebaran paham-paham radikal di Indonesia.
Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Ali Munhanif mengatakan, Jokowi tidak reaksional terhadap penyebaran-paham radikal yang sudah masuk dalam dunia pendidikan. Jokowi lebih mementingkan persoalan lain. Padahal penyebaran ajaran radikal mempunyai dampak panjang.
"Perbedaan Jokowi dan pemerintahan sebelumnya (SBY), Pak Jokowi kurang memberi perhatian yang menjadi konsentrasi bersama. Apakah generasi muda Indonesia cukup bisa dipengaruhi radikalisme," ujar Ali dalam sebuah diskusi yang bertema "Mengapa Blokir Situs Onlline?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menilai pemerintah belum memberikan reaksi jangka panjang untuk menangkal kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mulai menyusupi Indonesia.
"Setelah ada ISIS tiba-tiba paranoid, nanti jika ISIS hilang pasti diam lagi," tegasnya.
Terlebih ditambahkannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini penindakannya tidak begitu efektif, karena belum memiliki program-program yang mengkerdilakan paham terorisme di Indonesia.
"Ada baiknya BNPT punya program jangka panjang. Sehingga apabila ada ruang publik yang disusupi kampanye kekerasan dan kebencian bisa dihindari lebih dulu," tuntasnya.
(Susi Fatimah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.