Mendagri Didesak Hapus Pengadaan Mobnas Pimpinan DPRA Rp5,1 M
BANDA ACEH - Meski mobil yang lama masih bagus, empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan menerima mobil dinas baru yang lebih mewah. Tak tanggung-tanggung, anggaran pengadaan mobil ini dialokasikan sebesar Rp5,1 miliar.
Pegiat antikorupsi mengecam alokasi dana sebesar itu untuk pengadaan mobil pimpinan wakil rakyat ini. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan, dan mencederai kepercayaan publik, karena masih banyak rakyat Aceh belum sejahtera. Karena itu, Menteri Dalam Negeri didesak membatalkan pengadaan tersebut.
"Kami mendesak Mendagri untuk menghapus dan membatalkan pembelian mobil mewah untuk pimpinan DPR Aceh. Karena, masih ada mobil yang lama dan masih layak digunakan untuk kepentingan kerja pimpinan DPR Aceh," ujar Askhalani, koordinator Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Selasa (14/4/2015).
Informasi yang diperoleh dalam rencana pengadaan di bawah Sekretariat DPRA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015 dana untuk pengadaan empat mobil pimpinan parlemen Aceh Rp5,1 miliar. Rinciannya satu unit mobil dinas Ketua DPRA Rp1,5 miliar, kemudian tiga unit lagi untuk wakil ketua jumlahnya Rp3,6 miliar.
Askhalani menilai seharusnya pimpinan dewan harus lebih dulu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan ego struktural.
"Para pimpinan di DPRA harus mempunyai rasa prihatin terhadap kondisi Aceh saat ini, bukan malah bersikap seperti anak kecil yang takut tersaingi oleh kawannya," ujar dia.
Menurutnya, sistem penganggaran untuk pengadaan mobil mewah di Aceh tidak mencerminkan sikap pemimpin yang sederhana dan melayani rakyat, justru terkesan untuk hidup bermewah-mewahan.
Sementara koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, menilai pengadaan mobil dinas Rp5,1 miliar sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Aceh yang masih banyak hidup dalam keterbatasan dan pengangguran.
Menurutnya, anggaran sebanyak itu akan lebih bernilai jika dialihkan untuk bangun rumah duafa, fasilitas publik, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(Misbahol Munir)
