Selain mengaburkan fakta sejarah, Frans juga kecewa dengan kepengurusan saat ini, lantaran banyak sikap ataupun keputusan DPP KNPI tak sesuai konstitusi, sehingga mencoreng semangat pemerintah dalam melakukan revolusi mental.
"Misalnya, menyangkut keterpilihan ketua MPI, batas usia sebagai pengurus, banyaknya pengurus yang berangkat ke kongres di Papua lalu bukan rekomendasi OKP (organisasi kepemudaan), serta frasa penyebutan periodesasi yang seharusnya mengikuti periodesasi kepengurusan sebelumnya, yakni 2014-2017, diubah menjadi 2015-2018," ujarnya.
Atas dasar itu, wakil ketua umum PP Gerakan Pemuda Kabah (GPK) ini menyerukan pimpinan OKP yang tercatat sebagai anggota KNPI bersikap atas kebijakan pengurus hasil kongres Papua tersebut.
"Organisasi-organisasi kepemudaan harus mengambil sikap atas arogansi kekuasaan segelintir orang yang saat ini ada dalam KNPI hasil Papua," tandas Frans.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.